Kebijakan efisiensi anggaran belanja negara menorehkan catatan kelam bagi masa depan literasi di Indonesia. Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI harus menerima kenyataan pahit setelah pagu anggarannya dipangkas secara besar-besaran. Untuk alokasi terbaru, anggaran Perpusnas merosot tajam hingga menyisakan sekitar Rp377 miliar hingga Rp378 miliar saja di tahun 2026. Angka ini menjadi salah satu yang terendah dalam lima tahun terakhir, sekaligus memicu kekhawatiran besar di kalangan pegiat literasi, penulis, dan penerbit nasional.
Ruang Gerak Fiskal yang Mencekik
Penurunan ini terbilang sangat drastis jika menilik rekam jejak anggarannya. Pada tahun 2025, Perpusnas awalnya mengantongi pagu Rp721,68 miliar sebelum akhirnya di tengah jalan dipotong sekitar Rp132 miliar oleh Kementerian Keuangan menjadi Rp589,5 miliar pada 2025. Kini, alokasi tersebut kembali dipangkas nyaris separuhnya menjadi Rp378 miliar (tahun 2026).
Dengan angka yang tersisa saat ini, ruang gerak fiskal Perpusnas menjadi sangat terbatas. Sekitar 55% dari total anggaran yang ada habis terserap hanya untuk kebutuhan operasional belanja pegawai dan manajemen. Praktis, dana murni yang tersisa untuk menjalankan program penguatan literasi langsung di masyarakat menjadi sangat minim.
Program Pembagian Buku Terhenti
Dampak paling nyata dan fatal dari pemotongan ini adalah terhentinya program bantuan pengiriman buku ke daerah-daerah. Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengungkapkan bahwa institusinya terpaksa menyetop program distribusi buku yang sangat dinanti oleh masyarakat.
Padahal, berkaca pada pelaksanaan sebelumnya, program ini berhasil menjangkau hingga 10.000 titik di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2025 saja, target distribusinya mencakup wilayah-wilayah terpencil, tertinggal, serta kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Paket bantuan—yang biasanya berisi hingga 1.000 judul buku per lokasi—seharusnya dikirimkan ke berbagai lini strategis, seperti:
- Perpustakaan Desa dan Kelurahan: Sebagai pusat baca warga di tingkat paling bawah.
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM): Ruang baca mandiri yang dikelola komunitas lokal secara swadaya.
- Sekolah di Pelosok: Membantu sekolah yang minim buku pengayaan untuk siswa.
- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas): Menjadi sarana edukasi bagi warga binaan.
- Fasilitas Publik: Termausk pojok baca di Puskesmas untuk mendekatkan buku ke keseharian masyarakat.
Kini, dengan distopnya program tersebut, pasokan buku fisik berkualitas untuk anak-anak dan masyarakat di pelosok daerah otomatis terputus.
Efek Domino Bagi Ekosistem Perbukuan
Kebijakan ini tidak hanya merugikan masyarakat pembaca di daerah, tetapi juga memukul ekosistem perbukuan dari hulu ke hilir. Selama ini, program pengadaan buku massal oleh pemerintah menjadi salah satu motor penggerak industri penerbitan nasional. Penyerapan judul buku dalam skala besar membantu penerbit menjaga stabilitas produksi.
Ketika keran pengadaan ini ditutup, para kreator—mulai dari penulis, editor, hingga ilustrator—kehilangan salah satu panggung terbesar mereka untuk menyebarkan karya secara merata. Di tengah tingkat literasi nasional yang masih memerlukan dorongan kuat, hilangnya stimulus dari pemerintah pusat ini menjadi tantangan berat yang memaksa industri perbukuan dan komunitas literasi bergerak mandiri demi menjaga nyala lentera membaca di pelosok negeri.
Awita Ekasari/Content Writer Mizanstore
Sumber: artikel diolah dari berbagai sumber dengan penyesuaian
https://blog.mizanstore.com/sebuah-ironi-redupnya-literasi-demi-sepiring-nasi