Indonesia sedang berada di persimpangan jalan yang sulit. Di satu sisi, pemerintah gencar mendorong program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, di sisi lain, ada harga mahal yang harus dibayar: anggaran literasi nasional, khususnya untuk Perpustakaan Nasional (Perpusnas), dipangkas secara drastis atas nama “efisiensi”.
Pemangkasan yang “Ugal-ugalan”
Data menunjukkan penurunan anggaran Perpusnas yang sangat tajam. Pada tahun 2025, anggaran masih berada di angka Rp721 Miliar. Namun, untuk tahun anggaran 2026, angka tersebut merosot hingga Rp378 Miliar. Artinya, ada pemangkasan sekitar 38,78%. Angka ini bahkan lebih rendah dibandingkan anggaran saat masa pandemi COVID-19, sebuah anomali di tengah ambisi Indonesia Emas 2045.
Dampak Nyata: Dari iPusnas hingga Matinya TBM di Pelosok
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (14/1/2026), Kepala Perpusnas RI, Endang Aminudin Aziz, mengungkapkan betapa sempitnya ruang fiskal saat ini. Dampaknya tidak main-main:
- Program Strategis Terhenti: Penyediaan 1.000 buku untuk setiap Taman Bacaan Masyarakat (TBM) terpaksa dihentikan. Ini adalah pukulan telak bagi akses baca di pelosok.
- Layanan Digital Tertatih: Aplikasi iPusnas mengalami gangguan berkepanjangan. Berdasarkan update per 22 Februari 2026, meski sedang dilakukan perbaikan keamanan sistem bersama BSSN, keterbatasan dana operasional membuat pemulihan berjalan lambat.
- Risiko Sejarah: Dana konservasi naskah kuno yang terpangkas mengancam keberadaan identitas sejarah bangsa.
Harapan Tambahan Anggaran
Melihat kondisi yang memprihatinkan ini, Komisi X DPR RI tidak tinggal diam. Mereka menyatakan dukungan penuh terhadap usulan tambahan anggaran sebesar Rp644,7 Miliar.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menekankan bahwa masalah ini bukan sekadar soal angka, tapi soal komunikasi politik. Perpusnas harus mampu meyakinkan Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa literasi adalah investasi, bukan sekadar biaya belanja. Tanpa literasi yang kuat, target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hanyalah angan-angan.
Kerja Keras yang Terjepit
Di tengah ketidakpastian ini, internal Perpusnas harus berakrobat. Dengan beban kerja memproses 120.000 judul buku per tahun oleh tim kecil, mereka kini dipaksa menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA) demi menghemat biaya listrik dan air di gedung pusat. Sebuah ironi bagi gedung perpustakaan tertinggi di dunia yang kini harus “berhemat napas”.
Nutrisi Fisik vs Nutrisi Otak: Mana yang Prioritas?
Memang benar, perut yang lapar tidak bisa diajak berpikir. Namun, literasi adalah “alat pancing” intelektual yang manfaatnya bertahan seumur hidup. Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran ratusan triliun memang mulia, tetapi memangkas dana perpustakaan untuk membiayainya adalah sebuah langkah mundur.
“Literasi bukan sekadar ‘pemanis’ anggaran yang bisa ditumbalkan demi politik perut. Bangsa yang cerdas tahu cara memberi makan keduanya tanpa harus membunuh salah satunya.”
Upaya Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan tambahan anggaran adalah secercah harapan. Namun, tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa literasi tetap menjadi prioritas nasional. Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan ini; Memberi makan perut adalah investasi fisik, tapi memangkas gizi otak adalah pengkhianatan jangka panjang. Jangan sampai kita bangga memiliki warga yang hanya pandai mengunyah, namun lupa cara bertanya dan kehilangan daya kritis untuk berpikir.
Awita Ekasari/Content Writer Mizanstore
Sumber: (artikel diolah dari berbagai sumber dengan penyesuaian)
https://www.instagram.com/p/DVDpKQEkhNN/?img_index=1
https://goodstats.id/article/apbn-2026-anggaran-perpusnas-dipangkas-47-92o60
https://www.instagram.com/p/DU-Q207k-GR